Published: June 1, 2020

Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya

Erlin Triartha Yuliani (1)
(1) University of Indonesia
1-11
113

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek

Shesha Annisa Desrina (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Indonesia
12-34
108

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi

Esmi Warassih Warassih Pudjirahayu (1), Faisal Faisal (2), Ndaru Satrio (3)
(1) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ,
(2) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ,
(3) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
35-46
45

Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Herlita Herlita Eryke (1), Herlambang Herlambang (2)
(1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ,
(2) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
47-61
57

Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia

Wiwit Pratiwi (1), Sugiarto Sugiarto (2), Marlina Marlina (3)
(1) Universitas Prof.Dr. Hazairin, SH. ,
(2) Universitas Prof.Dr. Hazairin, SH. ,
(3) Universitas Prof.Dr. Hazairin, SH.
62-73
77

Pengaruh Electronic Wallet terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology terhadap Aplikasi Electronic Wallet Milik BUMN)

Nonika Inggiharti (1)
(1) University of Indonesia
74-88
462